REALITANYANEWS, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) menggelar Public Hearing atau Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Aula Banjarmasin Creative Hub, Selasa (30/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan standar pelayanan publik.
Forum tersebut merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan penyelenggara layanan melibatkan masyarakat dalam penyusunan maupun penyempurnaan standar pelayanan.
Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin H. M. Yamin HR yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, M. Taufik Rivani. Turut hadir Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin Machli Riyadi, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Maula Achmadi, Kepala Bagian Organisasi Setdako Banjarmasin Eka Rahayu Normasari, akademisi, pelaku usaha, perbankan, media, komunitas, serta sejumlah stakeholder terkait.
Dalam sambutannya, Taufik Rivani menegaskan bahwa forum konsultasi publik menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari agenda yang telah dijadwalkan di sejumlah perangkat daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan ruang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang prima," ujarnya.Menurut Taufik, pelayanan publik yang berkualitas menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia menambahkan, momentum Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat reformasi birokrasi sekaligus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital.
"Pelayanan publik yang baik merupakan tolok ukur tata kelola pemerintahan yang transparan, smart, dan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kami terus mendorong digitalisasi pelayanan agar semakin efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.Sementara itu, Kepala Diskopumker Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, mengatakan Public Hearing merupakan amanah peraturan perundang-undangan sekaligus sarana membangun pelayanan publik yang lebih baik melalui partisipasi masyarakat.
"Hari ini kita melaksanakan public hearing sebagai amanah undang-undang. Setiap kebijakan yang disusun pemerintah daerah, khususnya di Diskopumker, harus membuka ruang konsultasi publik agar kita dapat mendengar langsung berbagai masukan dari masyarakat. Hal ini sangat penting dalam penyusunan standar pelayanan," jelas Machli.Ia menjelaskan, forum tersebut sengaja menghadirkan berbagai unsur masyarakat mulai dari akademisi, pelaku usaha, media, komunitas, hingga sektor perbankan agar penyusunan standar pelayanan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami mengundang berbagai unsur masyarakat untuk menyampaikan persoalan maupun harapan terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Diskopumker,” ujarnya.
Angka Pencari Kerja Masih Tinggi
Pada kesempatan itu, Machli juga mengungkapkan bahwa Kota Banjarmasin masih menghadapi tantangan tingginya angka pencari kerja dibandingkan rata-rata kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data yang dimiliki Diskopumker, angka pencari kerja di Kota Banjarmasin saat ini mencapai 6,89 persen dari jumlah penduduk usia produktif, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di kisaran 4,1 persen.
"Ini menjadi tanggung jawab moral bagi kami untuk terus mencari solusi melalui berbagai strategi agar angka pengangguran dapat ditekan," ungkapnya.Sebagai langkah konkret, Diskopumker terus memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru di Kota Banjarmasin.
"Pak Wali Kota memiliki komitmen yang sangat serius dalam penguatan Balai Latihan Kerja sebagai salah satu strategi mengurangi angka pencari kerja. Harapannya masyarakat tidak hanya bergantung pada lapangan kerja di industri, tetapi juga mampu menciptakan usaha secara mandiri," jelasnya.Selain itu, Diskopumker juga memperkuat sinergi dengan dunia usaha melalui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan berbagai perusahaan di Kota Banjarmasin.
Machli menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan surat edaran yang mewajibkan perusahaan menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada Diskopumker agar proses penyaluran tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih efektif.
"Kami juga telah menerbitkan surat edaran agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Kota Banjarmasin wajib menyampaikan informasi lowongan kerja kepada Diskopumker. Dengan demikian, proses penyaluran tenaga kerja dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, kami terus melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan sebagai bagian dari strategi menekan angka pengangguran," pungkasnya.Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, sekaligus memperluas kesempatan kerja dan memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM menuju Banjarmasin yang maju, inklusif, dan sejahtera.
Sumber: Prokom Banjarmasin
BACA JUGA:
- Webcam Full HD Terbaik 2026 untuk Meeting dan Live Streaming, Ini 10 Rekomendasi Lengkap dengan Harga
- Neraca Dagang RI Kembali Defisit Setelah 72 Bulan Surplus, Ini Komoditas Penyebabnya
- Harga BBM Pertamina Resmi Turun Mulai 1 Juli 2026, Pertamax Turbo hingga Dexlite Lebih Murah
- Manchester City Resmi Rekrut Mathys Detourbet, Langsung Dipinjamkan ke AS Monaco
- Pesan Prabowo di HUT Bhayangkara ke-80: Layani Rakyat, Tegakkan Hukum, hingga Kuasai AI
