Realitanyanews, JAKARTA – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan catatan terkait berbagai masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia sepanjang tahun ini. Mulai dari rendahnya daya beli masyarakat hingga tingginya biaya ekonomi yang tak kunjung reda.
Ketua Komite Perpajakan Apindo, Siddhi Widyaprathama, menyebutkan bahwa berbagai tantangan ekonomi tahun ini berasal dari tekanan yang timbul akibat permasalahan tahun lalu yang belum terselesaikan oleh pemerintah, serta berbagai kebijakan yang berpotensi mengganggu iklim usaha.
"Situasi ekonomi nasional ini masih baru di penghujung 2024, dan kita memasuki 2025 dengan berbagai tantangan," kata Siddhi dalam acara Economic & Taxation Outlook 2025 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara daring, Selasa (23/1/2025).Permasalahan Ekonomi yang Dihadapi:
- Pelemahan Daya Beli
Siddhi menyebutkan bahwa pelemahan daya beli di Indonesia telah terjadi selama dua tahun terakhir, yakni pada periode 2023-2024. Data menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia turun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Pelemahan daya beli ini berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan stagnan di kisaran 5% tahun ini. - Stagnasi Pertumbuhan Ekonomi
Siddhi mengakui bahwa target Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% menghadapi tantangan besar. Untuk mencapai target tersebut, kenaikan dari pertumbuhan yang stagnan di kisaran 5% perlu melonjak sebesar 60%. - Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Faktor stabilitas nilai tukar rupiah menjadi semakin menantang. Siddhi menekankan bahwa pengusaha ingin agar nilai rupiah tetap stabil, karena gejolak yang berlebihan dapat merusak perhitungan bisnis yang telah dibuat. - Inflasi yang Tinggi di Lapangan
Meski pemerintah berhasil menjaga inflasi dalam kisaran target 2,5% ± 1%, kenaikan harga di lapangan seringkali jauh lebih tinggi, mencapai 10%. Ini menciptakan tantangan bagi pengusaha dalam pengelolaan biaya operasional. - Kebijakan Upah Minimum
Siddhi menyatakan bahwa kebijakan penetapan Upah Minimum yang tidak lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Banyak investor asing yang mempertanyakan kenaikan UMP sebesar 6,5% tanpa dasar hukum yang jelas. - Revisi PP Nomor 36 Tahun 2023
Revisi PP ini menetapkan bahwa devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% harus ditempatkan di sistem keuangan domestik selama satu tahun. Ini menimbulkan tantangan dalam mengelola cash flow untuk operasional bisnis. - Biaya Ekonomi yang Tinggi
Siddhi mencatat bahwa biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia (12,5%) dan Singapura (8%). Selain itu, masih ada pungli dan berbagai biaya tambahan yang menambah beban ekonomi tinggi di Indonesia.
Sumber: CNBCIndonesia
