Realitanyanews, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menghadiri HUT Ke-60 partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (12/12/2024). Dalam sambutannya ia bicara mengenai kondisi dunia yang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja.
"Saudara-saudara dunia sedang tidak sedang baik-baik saja geopolitik negara besar ini sedang tegang, sedangkan kita bersyukur kita non blok kita bebas aktif, kita tidak ikut kemana-mana tapi kita tetap waspada kita tidak boleh pecah, tidak boleh diadu domba," kata Prabowo dalam sambutannya.Ia berpesan untuk terus menjaga kerukunan, kerukunan antar umat beragama, suku, kelompok etnis, antar ras. Prabowo menekankan kepada seluruh pihak untuk tidak boleh terpecah belah hingga terpancing. Sebabnya perdamaian merupakan tanggung jawab pemimpin.
"Ini tanggung jawab kita sebagai pemimpin pemimpin harus beri contoh kita harus bersyukur kita dalam kondisi saat ini," kata Prabowo."Kita harus sadar perdamaian bukan hadiah dari langit, perdamaian adalah upaya yang sulit, saudara lihat berita tiap hari tiap malam bagaimana negara bisa sebuah negara bisa hancur bisa pecah puing-puing habis, kota habis, peternakan habis, kehidupan, karena tidak arifnya para pemimpin," sambung Prabowo.Selain itu Prabowo juga mengingatkan tidak semua kekuatan dunia memiliki itikad baik. Sehingga ia meminta semua pihak untuk waspada dan terus menjaga kerukunan.
"Saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci, di bidang politik kita tidak boleh membenci lawan mencaci maki menghardik kembali ke pribadian kita dari seluruh suku, kita diajarkan nenek moyang kita bermusyawarah berundinglah," tuturnya.Mantan Menteri Pertahanan ini juga mengakui banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam pemerintahannya, terutama mengatasi kekayaan negara yang bocor. Ia berpesan ke semua pihak untuk tidak pernah menyimpang dari aturan.
"Semua unsur harus patuh, sama hukum saya melihat laporan-laporan terbanyak kekayaan kita ada yang diselundupkan ke luar, ilegal mining, ilegal itu, manipulasi laporan gak mau bayar pajak, kewajiban negara menerima fasilitas negara menerima memanfaatkan milik rakyat tapi tidak memenuhi kewajibannya akan kita hentikan," tegasnya.Sumber: CNBC Indonesia
