Beranda Metropolis 139 Guru Honorer di Parepare Belum Digaji 4 Bulan, Hanya Diminta Bersabar

139 Guru Honorer di Parepare Belum Digaji 4 Bulan, Hanya Diminta Bersabar

139 Guru Honorer di Parepare Belum Digaji 4 Bulan, Hanya Diminta Bersabar
139 Guru Honorer di Parepare Belum Digaji 4 Bulan, Hanya Diminta Bersabar

REALITANYANEWS, PAREPARE – Ratusan guru honorer berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Parepare mengeluhkan belum diterimanya gaji selama empat bulan terakhir.

Sebanyak 139 guru terdampak dalam persoalan ini. Mereka mengaku kecewa karena hingga kini belum ada kepastian terkait pencairan hak mereka.

Perwakilan guru PPPK paruh waktu, Amran, menyebut selama ini informasi terkait pembayaran gaji sangat minim dan tidak transparan.

“Kami tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas, baik secara lisan maupun tertulis. Ini sudah berlangsung selama empat bulan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Parepare, Senin (20/4/2026).

Amran mengungkapkan, para guru sebenarnya telah berupaya menghubungi pihak terkait, baik melalui pesan maupun telepon. Namun, respons yang diterima dinilai tidak memberikan solusi.

“Kami chat, kami telepon, jawabannya hanya ‘tunggu, sabar’. Ini bukan empat hari, tapi empat bulan. Waktu yang sangat lama bagi kami,” tegasnya.

Ia juga berharap ke depan sistem penggajian dapat diperbaiki, termasuk melalui penganggaran yang lebih jelas dan tidak lagi bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parepare, Dede Harirustaman, menjelaskan keterlambatan gaji terjadi akibat regulasi terbaru terkait penggunaan dana BOS tahun 2026.

Menurutnya, dalam aturan tersebut, dana BOS tidak dapat digunakan untuk membayar gaji pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK.

Kondisi ini membuat pembayaran gaji para guru PPPK paruh waktu mengalami hambatan administratif.

Kasus ini kembali menyoroti persoalan klasik dalam dunia pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan tenaga pendidik non-PNS.

Di tengah tuntutan profesionalisme, para guru justru harus menghadapi ketidakpastian hak dasar mereka.

Empat bulan tanpa gaji bukan sekadar angka—ini soal dapur yang harus tetap ngebul, tagihan yang terus jalan, dan dedikasi yang seolah diuji tanpa batas.

Kalau sistemnya masih “nanti dulu”, wajar kalau kepercayaan mulai goyah. Pemerintah daerah kini dituntut bergerak cepat—bukan sekadar janji, tapi solusi konkret.

Sumber: CNN Indonesia

BACA JUGA:

Google search engine

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini