Realitanyanews, JAKARTA – Media asing asal Singapura, Channel News Asia (CNA), menyoroti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sebuah artikel berjudul “Innovative or ‘dangerous’? Indonesia’s local leaders raise eyebrows with vasectomy-for-aid and other schemes.” Artikel tersebut membahas bagaimana 961 kepala daerah di Indonesia memiliki kebebasan merancang program masing-masing, termasuk sejumlah kebijakan Dedi yang menuai kontroversi.
Salah satu program yang disorot adalah kamp pelatihan militer untuk pelajar SMP yang dianggap bermasalah. Dalam laporannya, CNA menggambarkan puluhan remaja laki-laki berseragam hijau dan mengenakan topi menyerupai milik TNI, berbaris rapi sambil berteriak yel-yel semangat di sebuah lapangan di Purwakarta.
"Orang mungkin mengira mereka adalah tentara yang sedang berlatih, padahal mereka adalah siswa SMP yang menjalani pelatihan selama 14 hari," tulis CNA, dikutip Senin (12/5/2025).Gubernur Dedi Mulyadi disebut meyakini bahwa pendekatan militer dapat membentuk disiplin para siswa tersebut. Ia bahkan mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk program ini, dengan target 2.000 peserta. Namun, inisiatif ini menuai pro dan kontra, terutama karena melibatkan fasilitas militer regional serta kerja sama dengan TNI dan Polri. Sejumlah anggota parlemen dan organisasi HAM mengkritik pendekatan ini, mempertanyakan apakah metode militer cocok untuk pendidikan anak-anak.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi tetap teguh.
"Jika Anda seorang pemimpin, Anda harus sekuat batu karang," ujarnya, seperti dikutip CNA. "Jika Anda punya ide dan keyakinan, jangan pernah menyerah."Selain program militerisasi pelajar, Dedi juga dikritik atas kebijakan kontroversial lainnya, yakni menyarankan vasektomi bagi pria yang ingin menerima bantuan sosial. Tujuannya adalah untuk menekan angka kelahiran dan mengurangi kemiskinan di Jawa Barat, provinsi terpadat di Indonesia dengan populasi sekitar 50 juta jiwa dan tingkat kemiskinan mencapai 7,5 persen.
Menurut CNA, Dedi menawarkan insentif tunai sebesar Rp500.000 kepada pria yang bersedia menjalani vasektomi. Ia menegaskan bahwa program ini bersifat sukarela sebagai bentuk ajakan terhadap tanggung jawab bersama.
CNA juga menyoroti kebijakan unik dari pemimpin daerah lainnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung, misalnya, mewajibkan seluruh ASN menggunakan transportasi umum sejak 30 April dan mengunggah swafoto sebagai bukti. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kemacetan dan polusi udara di ibu kota, meski hingga kini belum ada sanksi untuk sekitar 50.000 ASN yang melanggarnya.
Di Gorontalo, Bupati Sofyan Puhi diberitakan karena kebijakannya yang melarang waria tampil bernyanyi di atas panggung sejak April. Kebijakan itu disebut sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait pelanggaran norma sosial oleh para artis tersebut.
CNA juga mencatat bahwa program-program inovatif meski kontroversial berpotensi besar memengaruhi tingkat popularitas pemimpin daerah di mata publik.
Sumber: CNA
