Beranda EKbis Baru Terserap 6,2%, Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan

Baru Terserap 6,2%, Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan

Kemenkeu mengungkap realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru terpakai 6,2 persen dari pagu Rp71 triliun. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Muhammad Naufal).

Realitanyanews, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencapai sekitar 6,2 persen dari total pagu anggaran yang disetujui Presiden Prabowo Subianto, yakni Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 12 Juni 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) baru membelanjakan Rp4,4 triliun, yang digunakan untuk menyalurkan bantuan kepada 4,89 juta orang penerima manfaat.

“Per 12 Juni, realisasi belanja BGN untuk bulan Mei sebesar Rp3,3 triliun. Hingga pertengahan Juni, bertambah Rp1,1 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Selasa (17/6).

Pemerintah menargetkan program MBG akan menjangkau 82,9 juta anak-anak dan ibu hamil hingga akhir tahun 2025. Untuk memenuhi target tersebut, jumlah anggaran rencananya akan ditambah hingga Rp171 triliun, termasuk rencana mendirikan 32.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

“Kita siapkan tambahan anggaran hingga Rp100 triliun. Realisasinya tentu tergantung kecepatan distribusi dan kesiapan lapangan oleh BGN,” tegas Suahasil.

Program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025, dengan anggaran awal Rp71 triliun untuk menjangkau 17,9 juta orang. Presiden Prabowo kemudian meminta cakupan diperluas menjadi 82,9 juta orang, sehingga diperlukan tambahan anggaran signifikan.

Rencana penambahan anggaran bahkan hingga Rp300 triliun pada tahun 2026, sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, menuai kritik dari sejumlah ekonom. Mereka menilai realisasi yang masih rendah harus menjadi bahan evaluasi sebelum anggaran dinaikkan.

“Kalau mau memasuki pertengahan tahun tapi realisasi belum sampai 10 persen, kenapa harus ditambah? Urgensinya harus jelas,” ujar Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, Kamis (12/6).

Sumber: CNN Indonesia

Google search engine

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini