Realitanyanews, BANJARBARU – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Syarifuddin, menegaskan pentingnya transparansi dalam penyampaian data oleh pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses validasi dan verifikasi data untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam sambutannya, Syarifuddin menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel sangat memperhatikan masa depan tenaga non-ASN. Oleh karena itu, ia mengimbau agar seluruh peserta verifikasi memberikan data yang sebenar-benarnya kepada evaluator atau asesor yang bertugas.
“Kami berharap Bapak-Ibu sekalian dapat memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses ini,” ujar Syarifuddin saat meninjau pelaksanaan verifikasi data tenaga non-ASN di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (13/2/2025).Ia juga mengingatkan bahwa fakta integritas harus dikumpulkan setelah proses verifikasi selesai, sebagai bagian dari komitmen dalam penyelenggaraan administrasi yang transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Syarifuddin memberikan perhatian khusus kepada peserta yang sedang hamil, meminta mereka untuk melapor kepada panitia agar mendapatkan perlakuan khusus atau didahulukan dalam proses verifikasi.
“Semoga verifikasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kejelasan bagi tenaga non-ASN terkait status dan masa depan dalam lingkungan pemerintahan,” tutupnya.Sumber: MC Kalsel/SiberDBD.com
