
Realitanyanews, KALSEL – Dalam rangka mendukung kelancaran operasional transportasi publik di Kalimantan Selatan, Komisi III DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) di Jakarta, Jumat (17/1).
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas kebutuhan tambahan kuota BBM bersubsidi bagi Bus Trans Banjarbakula, layanan transportasi yang menjadi andalan masyarakat di kawasan Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura, dan sekitarnya.
Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, disambut oleh Komite BPH Migas, Saleh Abdurahman dan Eman Salman, serta Koordinator Pengaturan BPH Migas, Anwar Ropiq. Dalam pertemuan ini, Komisi III menanyakan secara rinci mekanisme pengajuan penambahan kuota serta peluang untuk merealisasikan permohonan tersebut.
Anwar Ropiq menjelaskan proses pengalokasian BBM bersubsidi dan memberikan kabar positif bahwa kuota untuk Kalsel akan meningkat pada tahun 2025. Dari kuota 307.844 kiloliter (KL) di tahun 2024, akan ada penambahan menjadi 380.291 KL pada tahun 2025.
Peningkatan ini juga mencakup usulan Dinas Perhubungan Kalsel terkait kebutuhan solar bersubsidi untuk Bus Trans Banjarbakula. Dinas Perhubungan bahkan mengajukan agar beberapa SPBU tertentu ditunjuk sebagai lokasi pengisian bahan bakar untuk mendukung kelancaran operasional bus.
H. Kartoyo mengapresiasi respons positif dari BPH Migas dan menegaskan bahwa dukungan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi yang terjangkau dan nyaman.
"Bus Trans Banjarbakula telah menjadi solusi transportasi masyarakat di wilayah metropolitan Banjarbakula. Dengan tambahan kuota BBM bersubsidi, kami optimis layanan ini dapat lebih maksimal," ujarnya.
Selain soal kuota, diskusi juga mencakup tantangan dalam pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Komisi III menyoroti pentingnya pengawasan ketat agar subsidi benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan, termasuk untuk transportasi publik seperti Bus Trans Banjarbakula.
Komisi III berharap hasil pertemuan ini segera ditindaklanjuti oleh BPH Migas, sehingga penambahan kuota dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan mendukung upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan transportasi publik dan meringankan beban masyarakat.
Dengan meningkatnya kuota BBM bersubsidi, DPRD Kalsel optimis layanan Bus Trans Banjarbakula akan terus berkembang, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Sumber: Suaramilenial.id