Realitanyanews, SOLO – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), memberikan tanggapan terkait namanya yang masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Jokowi menyebut banyak fitnah dan framing jahat yang ditujukan untuk menggiring opini publik tanpa bukti yang jelas.
"Sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan," ujar Jokowi saat ditemui di Solo, Selasa (31/12/2024).Ketika ditanya apakah tuduhan tersebut bermuatan politis, Jokowi tidak memberikan jawaban tegas, namun menegaskan bahwa opini publik dapat digiring melalui berbagai cara.
"Ya ditanya aja [bermuatan politik atau tidak]. Orang bisa memakai kendaraan apapun lah," tambahnya.OCCRP dan Daftar Pemimpin Paling Korup 2024
OCCRP, sebuah organisasi jurnalisme investigasi independen, merilis daftar finalis untuk kategori “Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption”. Daftar tersebut mencakup nama-nama tokoh dunia yang dianggap terkait dengan korupsi atau kejahatan terorganisir, dengan Presiden Suriah Bashar Al-Assad dinobatkan sebagai pemenang.
Selain Jokowi, tokoh lainnya yang masuk daftar finalis adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.
Dalam laporannya, OCCRP menuding bahwa pemerintah yang korup melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan menciptakan ketidakstabilan.
Jokowi: “Buktikan Tuduhan Itu”
Menanggapi laporan OCCRP, Jokowi mempertanyakan dasar tuduhan tersebut.
"Hehehe, yang terkorup itu korup apa? Yang dikorupsi apa? Sumber daya alam apa apalagi? Ya dibuktikan aja," tegasnya.OCCRP mengungkap bahwa lima finalis dipilih berdasarkan hasil voting yang melibatkan pembaca, jurnalis, dan juri independen di seluruh dunia. Meski demikian, Jokowi menganggap laporan tersebut sebagai bentuk opini tanpa dasar bukti yang kuat.
Laporan OCCRP ini memancing perdebatan luas di kalangan publik, khususnya terkait metodologi dan tujuan dari penetapan daftar tersebut.
Sumber: CNNIndonesia
