Realitanyanews, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengingatkan bahwa pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara transparan dan dijauhkan dari tindak kecurangan atau fraud. Hal ini disampaikan mengingat besarannya anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut, yakni Rp 25 triliun per bulan atau Rp 300 triliun per tahun, dengan total 82,9 juta orang penerima manfaat MBG.
"Itu bukan anggaran main-main. Oleh karena itu, pengelolaan harus betul-betul transparan dan dikawal dari fraud," kata Irma saat dikonfirmasi, Selasa (4/3/2025).Irma menambahkan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah kemungkinan sudah mempersiapkan anggaran sekitar Rp 25 triliun per bulan untuk program ini.
Selain itu, Irma juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kualitas dan variasi menu makanan yang akan dibagikan. Pengawasan harus mencakup aspek kebersihan, nilai gizi, dan pendistribusian.
"Pola dapur umum di mana per dapur mensupply 3.000 pack juga rawan basi jika katering tidak berpengalaman dan kurang kontrol," tambahnya.Politikus Partai Nasdem ini juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI sedang mencari formula yang tepat terkait pemberian MBG.
“Karena permasalahan yang cukup kompleks dalam melaksanakan program ini, Komisi IX masih mencari bentuk yang tepat agar pemberian MBG tepat kualitas dan betul-betul bermanfaat,” ujarnya.Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan MBG kepada 82,9 juta orang penerima manfaat.
"Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 25 triliun per bulan," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).Dadan mengungkapkan bahwa program MBG yang berjalan saat ini hanya mencakup 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan. Namun, dengan rencana percepatan untuk mencapai 82,9 juta penerima, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025. Ia juga memastikan bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun sudah dialokasikan untuk program ini di tahun 2025, dan tambahan Rp 25 triliun per bulan akan diusulkan untuk memenuhi kebutuhan program.
Sumber: Kompas
