Realitanyanews, JAKARTA – Perum Bulog membutuhkan anggaran sebesar Rp57 triliun untuk menyerap 4,7 juta ton beras sepanjang tahun 2025.
Direktur Keuangan Perum Bulog, Iryanto Hutagaol, mengatakan bahwa stok beras yang tersedia di Bulog saat ini sebesar 1,7 juta ton. Namun, Bulog diperintahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, untuk menyerap 3 juta ton beras pada awal tahun 2025.
"Artinya, kita akan mengelola 4,7 juta ton setara beras. Jika dihitung dengan harga Rp12 ribu per kilogram (kg), maka 4,7 juta dikali Rp12 ribu, kurang lebih Rp57 triliun harus disediakan oleh pemerintah dalam mengelola beras ini. Kami membutuhkan sekitar 10 persen biaya pengelolaan setiap tahunnya," kata Iryanto dalam acara diskusi di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025), melansir detikfinance.Ia menjelaskan bahwa selama ini skema pendanaan untuk Bulog sebagian besar berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, dana tersebut diterima setelah Bulog rampung menyalurkan beras.
Iryanto menyebut bahwa Bulog mengambil pinjaman dari perbankan guna menyerap beras sebelum mendapatkan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya tengah mengusulkan skema pendanaan yang lebih terstruktur.
"Sementara ini kami bisa recovery dari revenue pendapatan kita adalah pada saat kita menyalurkan. Jadi, kami membeli dulu, menyimpan, memperbaiki, dan menyalurkan. Setelah itu, kita mendapatkan bayaran, kira-kira seperti itu," jelasnya.Dirinya mengakui bahwa beban yang ditanggung BUMN Pangan ini cukup berat karena harus meminjam ke perbankan. Namun, Bulog dapat menjalankan penugasan dari pemerintah dengan aman.
"Selama ini kita survive walaupun dengan beban yang begitu berat harus meminjam dari bank. Namun itu adalah konsekuensi, dan kami bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Secara teknikal keuangan, kita usahakan tetap positif dengan prinsip akuntansi keuangan Indonesia," imbuhnya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono, mengatakan bahwa sumber dana untuk stok beras yang tersedia saat ini memang berasal dari pinjaman perbankan. Dia menyebut bunga pinjaman pada 2024 lalu sebesar Rp2,5 triliun. Nantinya, dana tersebut akan diganti oleh APBN.
"Stok yang ada sekarang itu didanai dari pinjaman bank. Kalau utang pasti ada bunga. Ini struktur pendanaan kita. Sekarang ini beban bunga sekitar Rp2,5 triliun untuk penyerapan 2024. Untuk penyerapan 3 juta ton, dananya nantinya akan berupa pinjaman," kata dia.Sumber: detikfinance
