Realitanyanews, JAKARTA – Seorang anggota DPR dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut menyinggung keterlibatan ‘partai coklat’ alias parcok selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat Komisi III DPR yang membahas evaluasi Pilkada 2024, Jumat (29/11). Namun, Habib tak mengungkapkan sosok anggota DPR yang dimaksud.
"Ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut [parcok], dan orang tersebut sudah di laporkan ke MKD, kan kami juga anggota MKD, orang tersebut sudah di laporkan ke MKD," kata Habib.MKD DPR merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR. Kewenangan itu diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020.
Pasal 87 poin b menyebutkan, MKD salah satunya bertugas melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, dan perilaku, dan tindakan anggota.
Habib meyakini dugaan keterlibatan parcok yang selama ini dikonotasikan dengan polisi di pilkada merupakan hoaks belaka. Dia menilai tudingan keterlibatan polisi dalam pilkada tidak masuk akal.
Menurutnya, pilkada bukan koalisi mutlak antara dua kubu. Sebab, partai-partai politik bisa membentuk koalisi yang berbeda di setiap wilayah.
"Karena di setiap pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika enggak logis ya," kata politisi Gerindra itu.Dihubungi terpisah, Wakil Ketua MKD DPR Agung Widyantoro membenarkan pihaknya akan meminta keterangan salah seorang anggota dewan terkait tudingan soal ‘parcok’.
Agung menyebut MKD akan menggelar sidang perdana kasus tersebut pada Selasa (3/12). Ia juga tak menjelaskan soal anggota DPR yang dilaporkan itu.
"Selasa besok akan kita sidangkan. Adapun siapa dan bagaimana kronologinya, akan kita dalami dalam tahapan klarifikasi," kata Agung.Sumber: CNN INDONESIA
