REALITANYANEWS, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti keberadaan oknum birokrat yang dinilai sulit disentuh dan tidak sepenuhnya mengikuti arahan pimpinan pemerintahan. Fenomena tersebut ia sebut sebagai deep state dalam birokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, sebagaimana dikutip dari rilis Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).
“Kemarin-kemarin ada, entah dia sinkron sama menteri, penguasa, dan sebagainya, ada dirjen yang tidak bisa disentuh,” kata Prabowo.Menurut Prabowo, persoalan tersebut berkaitan dengan birokrat yang telah bekerja selama puluhan tahun di suatu kementerian atau lembaga. Lamanya masa kerja membuat mereka menguasai berbagai seluk-beluk institusi dan berpotensi memiliki pengaruh besar di dalam birokrasi.
Ia kemudian menyebut oknum birokrat semacam itu sebagai “raja kecil”.
“Nah, itu dirjen-dirjen yang kita sebut deep state. Jadi, birokrasi yang tidak mau diatur, raja kecil, raja kecil,” ujar Prabowo.
Kritik Ditujukan kepada Oknum dan Sistem
Prabowo menegaskan bahwa kritik tersebut tidak ditujukan kepada seluruh aparatur negara. Ia menyebut masih terdapat oknum dan persoalan sistem yang menyebabkan koordinasi antarkementerian dan lembaga tidak berjalan optimal.
“Ini tidak semua, tapi pengalaman saya, benar yang Anda katakan, tidak sinkron antara kementerian dan lembaga karena dia merasa dirinya, ya, raja atau apa. Itu benar,” katanya.Presiden juga membandingkan masa jabatan pemimpin politik dengan masa kerja birokrat. Menurutnya, pemimpin politik memiliki batas masa jabatan, sedangkan birokrat dapat bertugas selama puluhan tahun dalam satu institusi.
Prabowo Tegaskan Tak Ada Birokrat yang Kebal Evaluasi
Di bawah kepemimpinannya, Prabowo menegaskan tidak boleh ada pejabat birokrasi yang merasa tidak dapat dievaluasi atau ditindak.
Ia meminta seluruh aparatur negara bekerja berdasarkan aturan dan mengikuti arah kebijakan pemerintah.
“Kita harus berani, dalam arti jangan ada birokrat yang untouchable,” ucap Prabowo.Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sorotan Prabowo terhadap kebutuhan pembenahan birokrasi, terutama terkait koordinasi antarlembaga, akuntabilitas pejabat, serta keselarasan kerja dengan kebijakan pemerintah.
Sumber: CNN Indonesia
BACA JUGA:
- Harhubnas 2026, Wali Kota Yamin Dorong Transportasi Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
- Prabowo Soroti Fenomena “Deep State” dan Birokrat yang Disebut “Raja Kecil”
- Jokowi Bermalam di Tenda Pengungsian Korban Gempa NTT
- Presiden DFB Kritik Gianni Infantino: “Sistem Ini Harus Diakhiri”
- Kisah Korban Selamat KM Virgo Transport 8, Melinda Baru Seminggu Bekerja sebagai Penyanyi di Kapal
