REALITANYANEWS, PONTIANAK — Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan soal ketidakadilan sosial dan pemerataan pembangunan menjadi sorotan setelah potongan videonya beredar luas di media sosial.
Dalam video tersebut, Krisantus menyinggung kemungkinan Kalimantan Barat menjadi “Papua dan Aceh berikutnya” apabila persoalan keadilan sosial di Indonesia tidak segera diwujudkan.
Pernyataan itu disampaikan Krisantus saat memberikan sambutan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
“Jangan dipikir oleh pemerintah pusat, Kalimantan Barat ini tidak bisa menjadi Papua-Papua dan Aceh-Aceh berikutnya apabila keadilan sosial tidak terwujud di Republik ini,” ujar Krisantus, dikutip dari JawaPos.com, Sabtu (22/8/2026).Pernyataan tersebut kemudian ramai dibahas setelah potongan videonya beredar di platform X dan dibagikan kembali oleh sejumlah pengguna.
Soroti Kekayaan Alam Kalbar
Dalam sambutannya, Krisantus tidak hanya membahas persoalan keadilan sosial. Ia juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Barat.
Menurutnya, Kalbar memiliki beragam sumber daya mineral yang semestinya dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
“Di Kalimantan Barat ini, seluruh jenis logam ada. Ada emas, ada bauksit, ada pasir kuarsa, ada pasir silika, ada bijih besi, ada batu bara, ada uranium,” ujarnya.Selain sektor pertambangan, Krisantus juga menyinggung potensi perkebunan dan pertanian Kalimantan Barat yang dinilainya sangat besar.
“Kalimantan Barat ini memiliki potensi lahan perkebunan dan pertanian yang luasnya luar biasa, yaitu 1,11 kali Pulau Jawa,” sambungnya.Namun, besarnya potensi tersebut menurut Krisantus belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi kesejahteraan maupun pembangunan di sejumlah wilayah.
“Kita Mati di Lumbung Padi”
Keresahan tersebut ia gambarkan dengan ungkapan yang cukup tajam.
“Nah ini Bapak Ibu kekesalan hati saya, kita mati di lumbung padi,” kata Krisantus.Ia juga menyoroti aktivitas investasi di Kalimantan Barat. Menurutnya, terdapat lebih dari 1.000 investor yang telah masuk ke daerah tersebut, tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dinilai belum signifikan.
“Ada seribu lebih investor yang masuk di Kalimantan Barat, tetapi saya belum melihat dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.Bagi Krisantus, persoalannya bukan hanya mengenai besarnya investasi yang masuk, melainkan sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Singgung Infrastruktur dan Kemiskinan
Krisantus juga menyoroti kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Ia mencontohkan kondisi yang ditemuinya ketika berkunjung ke Kabupaten Kapuas Hulu. Menurutnya, masih terdapat infrastruktur jembatan yang memprihatinkan dan menyulitkan mobilitas masyarakat.
“Ketika mobil lewat, harus menyusun papan tepat di roda mobil tersebut. Kalau tidak, jatuh ke sungai. Kemudian mobil harus menyeberang sungai,” bebernya.Selain persoalan infrastruktur, Krisantus menyinggung masih adanya masyarakat Kalimantan Barat yang hidup dalam kemiskinan.
Ia menilai kondisi tersebut belum sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Rakyat-rakyat masih miskin, proposal masih bergentayangan. Ini adalah indikator kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat yang tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini,” katanya.
Minta Pemerintah Pusat Perkuat Pemerataan
Atas kondisi tersebut, Krisantus menegaskan akan terus menyampaikan persoalan Kalimantan Barat kepada pemerintah pusat.
Ia menilai pembangunan harus memastikan masyarakat di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam turut merasakan manfaatnya.
Krisantus juga menyinggung Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurutnya, prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud sehingga perhatian terhadap ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah perlu diperkuat.
“Maka saya selalu menekankan, ketika saya berpidato di depan Pemerintah Pusat juga saya tidak segan-segan menyampaikan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud di negara ini,” tegasnya.
Pernyataan “Papua dan Aceh” Jadi Sorotan
Bagian pernyataan Krisantus mengenai “Papua dan Aceh berikutnya” menjadi bagian yang paling banyak mendapat perhatian di media sosial.
Dalam konteks sambutannya, pernyataan tersebut disampaikan ketika ia membahas keresahan mengenai ketidakadilan sosial, ketimpangan pembangunan, serta belum optimalnya manfaat sumber daya dan investasi bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Krisantus tidak merinci bentuk persoalan yang dimaksud ketika mengaitkan kondisi tersebut dengan Papua dan Aceh. Karena itu, pernyataannya lebih tepat dipahami sebagai peringatan politik mengenai potensi persoalan sosial apabila ketimpangan dan ketidakadilan tidak ditangani, bukan sebagai penjelasan mengenai adanya konflik tertentu yang sedang terjadi di Kalimantan Barat.
Potongan video tersebut kemudian memicu beragam respons di media sosial. Salah satunya datang dari akun X @Murtadha One yang menilai persoalan ketidakadilan dapat menjadi ancaman bagi persatuan apabila dibiarkan.
“Ketidakadilan adalah bom waktu perpecahan Indonesia jika dibiarkan,” tulis akun tersebut.Terlepas dari kontroversi pemilihan kata yang digunakan, inti keresahan yang disampaikan Krisantus berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan bagaimana kekayaan Kalimantan Barat dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakatnya.
Pernyataan itu kini menjadi sorotan publik sekaligus kembali membuka pembahasan mengenai kesenjangan antara besarnya potensi sumber daya daerah dengan kondisi kesejahteraan masyarakat di lapangan.
Sumber: law-justice.co
BACA JUGA:
- Riyan Bawa Nama Kalsel ke Liga Myanmar, Jadi Pemain Futsal Pertama dari Banua yang Go International
- Danantara Perkirakan Butuh Rp100 Triliun untuk Benahi BUMN Bermasalah
- Viral Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan Singgung “Papua dan Aceh Berikutnya”
- El Rumi Terseret Isu Dugaan Pelecehan Seksual, Kuasa Hukum Minta Publik Tak Berspekulasi
- Citra Satelit NASA Tunjukkan Kalimantan Diselimuti Putih di Tengah Ancaman Karhutla
