Realitanyanews, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Target ini sejalan dengan pembangunan ekosistem kawasan untuk bidang legislatif hingga yudikatif.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
"Tahap kedua ini yang paling penting, Beliau (Presiden) menargetkan bahwa pada tahun 2028, IKN akan ditetapkan sebagai ibu kota politik. Kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, yang meliputi pembangunan kantor dan hunian, serta ekosistem legislatif seperti pembangunan kantor dan hunian," kata Basuki.Basuki menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan ekosistem legislatif dan yudikatif beserta pendukungnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 48,8 triliun dalam 5 tahun mendatang. Anggaran ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo.
Selain itu, proyek yang akan dilaksanakan meliputi pembukaan akses menuju IKN kawasan Wilayah Pembangunan (WP) 2. Termasuk memelihara dan mengelola prasarana yang telah diselesaikan pada tahap pertama.
Otorita IKN juga mengembangkan program pembangunan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai mencapai Rp 60,93 triliun. Proyek ini mencakup pembangunan 97 apartemen, 129 rumah tapak, dan 6 proyek KPBU pembangunan jalan, serta multi-utility tunnel sepanjang 138,6 kilometer (km) di kawasan KIPP.
"Selama ini yang dikerjakan baru sebagian, ini akan melanjutkan pembangunan baru melalui KPBU. Juga ada 1 KPBU untuk PLTS yang saat ini sudah beroperasi dengan kapasitas 50 MW, yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden," ujar Basuki.Basuki juga mengungkapkan bahwa dari investasi swasta, terdapat rencana pembangunan atau ground breaking ke-9 senilai Rp 6,49 triliun. Proyek ini mencakup pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran.
"Jadi ada kerja sama antara swasta, KPBU, APBN. Ini adalah kolaborasi yang telah disampaikan oleh Pak Menko tadi," katanya.Basuki juga menjelaskan rencana Presiden Prabowo untuk berkantor di IKN. Menurutnya, Presiden akan pindah ke IKN setelah ketiga fasilitas pemerintahan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sudah terbangun.
"Beliau menyampaikan bahwa jika semua fasilitas lengkap—eksekutif, yudikatif, dan legislatif—maka beliau pasti akan pindah ke sana. Semua sudah siap," kata Basuki.Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan bahwa fasilitas yang dimaksud meliputi gedung DPR RI, DPD RI, dan MPR RI. Fasilitas untuk lembaga yudikatif juga harus terbangun untuk menciptakan kelengkapan utuh dari pemerintahan dalam negara demokrasi.
"Jika ketiga fungsi tersebut sudah berdiri, maka kita dapat menjalankan tugas-tugas dan kegiatan politik, baik yang bersifat harian maupun strategis," katanya.Sumber: CNBCIndonesia
