Realitanyanews, JAKARTA – Program makan bergizi gratis yang akan dijalankan presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, menjadi sorotan media asing. Salah satunya adalah media Singapura, Channel News Asia (CNA).
Dalam pemberitaan Jumat (13/9/2024), CNA menyoroti bagaimana kontroversi yang meliputi program ini setelah Prabowo berencana memasukkan susu ikan di dalam menu. Komoditas ini dimasukkan setelah presiden direktur perusahaan makanan lokal ID Food, Apik Wijayanto, mengatakan bahwa penelitian sedang dilakukan untuk menilai alternatif pengganti susu sapi.
"Mungkin ada produk alternatif yang dapat menggantikan susu sapi. Semuanya sedang dikaji. Misalnya, susu dari ikan juga tersedia," katanya dalam pemberitaan CNA berjudul 'Prabowo Eyes 'Fish Milk' for Indonesia's Free Meals Scheme, but Some Experts Aren't Biting'.Berita tersebut menyebarkan intrik dan skeptisisme dari netizen. Mereka merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang minuman baru yang potensial tersebut.
"Bukankah kebutuhan untuk pengolahan akan semakin meningkatkan biaya?,S" tanya seorang pengguna X dengan akun @gincu."Kalau 'susu ikan' itu protein ikan, kenapa tidak dimakan saja ikannya?," sahut pengguna X lain yang bernama Aditya.Susu ikan yang dimaksud ini merupakan produk pangan olahan dari protein ikan. Minuman ini dibuat dengan mengolah hidrolisat protein ikan menjadi minuman protein dengan nilai gizi tinggi yang mirip dengan susu mamalia.
Inisiatif ini muncul karena Indonesia memiliki potensi ikan yang melimpah. Pakar Pertanian di Badan Riset dan Inovasi Nasional, Puji Lestari, mengatakan produk ini memiliki sejumlah manfaat kesehatan dibanding susu sapi.
"Keunggulannya dibanding susu sapi biasa adalah tidak mengandung alergen jika Anda alergi laktosa. Jadi, aman bagi penderita intoleransi laktosa, karena ikan tidak mengandung laktosa," kata Puji kepada kantor berita Antara.Pakar dari Departemen Gizi Masyarakat IPB University, Profesor Hardinsyah, mengatakan definisi ‘susu’ perlu diperjelas, apalagi dalam konteks ikan.
"Jadi, 'susu ikan' lebih tepat disebut 'ekstrak ikan' atau 'susu ikan analog'," ujarnya.Profesor Hardiansyah juga mempertanyakan keberlanjutan produk sari ikan. Pasalnya, untuk menghasilkan sari ikan dalam jumlah yang dibutuhkan, pemerintah membutuhkan kebutuhan ikan yang banyak.
"Jangan sampai karena banyak ikan yang digunakan, harga ikan di pasaran ikut terpengaruh. Kalau harga ikan menjadi mahal, daya beli masyarakat akan turun sehingga konsumsi ikan di masyarakat juga akan menurun," tambahnya.
