Realitanyanews, JAKARTA – Komisi III DPR RI akan menggandeng mitra kerja mereka seperti KPK dan Kejaksaan untuk mengawasi program efisiensi anggaran kementerian/lembaga melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa pihaknya mendukung program efisiensi tersebut, namun ia memberi catatan agar program itu tidak bocor atau disalahgunakan.
"Jangan sampai dana yang ada juga dikorupsi. Karena percuma efisiensi tapi dananya dikorupsi. Makanya kami juga akan menegaskan pada mitra di komisi seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian agar betul-betul memastikan dana efisiensi ini transparan dan digunakan sebagaimana mestinya," kata Sahroni dalam keterangannya, Jumat (14/2).Bendahara Umum Partai NasDem itu memahami bahwa efisiensi di satu sisi penting untuk mencegah celah korupsi, misalnya dalam pengadaan alat tulis kantor (ATK) hingga studi banding yang anggarannya tidak masuk akal. Namun, di sisi lain, menurutnya, program itu juga rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga perlu diawasi dalam pelaksanaannya.
"Kalau kita cek dalam beberapa tahun terakhir, banyak korupsi itu contohnya di pengadaan ATK. Dengan adanya efisiensi, hal seperti itu bisa dihindari," ujarnya.Presiden Prabowo memangkas pos APBN 2025 secara besar-besaran. Pemangkasan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari. Prabowo menargetkan APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.
Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menegaskan bahwa efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah "menghilangkan lemak-lemak" dalam belanja APBN.Ia merinci ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi, yaitu gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial (bansos).
"Tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/2).Sumber: CNNIndonesia
