REALITANYANEWS, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyoroti langkah KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Ia menyarankan agar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjalin komunikasi lebih dulu dengan pimpinan partai politik sebelum menangkap kader yang terjerat korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Sahroni saat rapat Komisi III DPR dengan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). Ia menyinggung penangkapan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, yang dilakukan KPK pada Kamis (7/8) malam di Makassar, Sulawesi Selatan, tak lama setelah menghadiri Rakernas Partai NasDem.
“Kami berharap peristiwa seperti di Makassar tidak terulang kembali. Jika memang penangkapan harus dilakukan, sebaiknya ada komunikasi lebih dahulu dengan pimpinan partai,” ujar Sahroni.Lebih lanjut, Sahroni juga mempertanyakan istilah OTT yang dipakai KPK. Menurutnya, penangkapan di lokasi berbeda tidak sesuai dengan makna OTT yang seharusnya terjadi di waktu dan tempat yang sama.
“Tolong jelaskan ke kami, apakah OTT itu harus di waktu dan tempat yang sama, atau kalau berpindah-pindah disebut OTT plus?” tegasnya.Politikus Partai NasDem itu juga menyarankan agar KPK mengganti istilah operasinya jika pola penangkapan dilakukan di beberapa lokasi. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjaga kejelasan hukum dan menghindari kebingungan publik.
Sebelumnya, KPK melakukan OTT terkait dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur. Penangkapan dilakukan di tiga lokasi berbeda: Jakarta, Kendari, dan Makassar. Abdul Azis ditangkap di Makassar usai menghadiri Rakernas Partai NasDem.
Kasus ini membuat Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, meminta kadernya di DPR memanggil KPK untuk dimintai penjelasan.
Sumber: ntvnews.id
