REALITANYANEWS, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan di balik terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Indonesia beberapa waktu lalu. Menurutnya, persoalan utama berasal dari pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang tidak sesuai kebutuhan teknis.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).
Bahlil mengatakan, pemerintah telah menggelar rapat bersama sejumlah pihak untuk membedah akar persoalan pemadaman listrik tersebut. Rapat itu dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta pihak PT PLN (Persero).
“Kita bedah, apa masalah yang sedang terjadi. Karena ini pernah terjadi di tahun 2022 saat kita melarang ekspor batu bara. Saya mempertanyakan, ada apa sih ini?” ujar Bahlil.Ia menjelaskan, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN dan swasta pada 2026 mencapai 154 juta ton. Sementara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, alokasi pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri mencapai 180 juta ton.
Dari jumlah tersebut, kata Bahlil, sebanyak 160 juta hingga 170 juta ton sudah ada pernyataan kesediaan pasokan, sedangkan yang sudah masuk kontrak mencapai 134 juta ton, lalu meningkat menjadi 141 juta ton.
“Artinya, dari kebutuhan 154 juta ton untuk periode Januari sampai Juni, tinggal kurang 13 juta ton. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ada sesuatu, kita harus jujur-jujur saja,” tegasnya.Setelah dilakukan penelusuran, Bahlil menyebut masalah utama ternyata bukan semata kekurangan volume batu bara, melainkan jenis batu bara yang dibutuhkan pembangkit. Menurut dia, PLTU memerlukan batu bara dengan kalori menengah atau medium calorie, yakni di atas 5.000 kalori.
“Ini yang dibutuhkan. Kalau pemerintah tugasnya memberikan DMO, teknisnya ya perusahaan yang harus siapkan. Jangan air sudah di leher baru teriak,” kata Bahlil.Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin persoalan serupa kembali terulang. Karena itu, atas arahan Presiden, sistem pengadaan energi primer kini diperkuat agar pasokan ke pembangkit listrik lebih terjamin.
Saat ini, pemerintah telah membentuk Tim Pengadaan Energi Primer yang melibatkan BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, PLN, dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Bahlil menekankan, proses pengadaan harus dilakukan secara transparan dan berada dalam pengawasan aparat penegak hukum.
“Pengadaannya harus transparan dan saya minta aparat penegak hukum awasi, supaya jangan kelakuan begini muncul terus setiap tahun,” pungkasnya.Sumber: CNBC Indonesia
BACA JUGA:
- Bahlil Ungkap Alasan di Balik Listrik Padam Bergilir di Sejumlah Daerah
- Tax Goes To Campus, DJP Kalselteng Perkuat Literasi Pajak Mahasiswa Uniska Banjarbaru
- Ratusan Peserta Ikuti Sosialisasi Program UMARA, Pemkot Banjarmasin Siapkan Akses Modal agar UMKM Naik Kelas
- Neymar Menangis Haru Usai Debut di Piala Dunia 2026, Emosi Sang Bintang Brasil Pecah
- Rush Hour Tetap #Cari_Aman, Honda Bagikan Tips Berkendara Aman di Tengah Padatnya Aktivitas
