REALITANYANEWS, KALTIM – Gelombang aksi demonstrasi terus meluas di berbagai daerah setelah insiden tragis tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis malam, 28 Agustus 2025.
Di Samarinda, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda menggelar aksi di depan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat, 29 Agustus 2025. Mereka menuntut pemindahan Pertamina Patra Niaga ke Palaran serta meminta DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina.
Aksi tersebut diterima langsung oleh dua anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz dan Afif Rayhan Harun. Keduanya menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi mahasiswa dan berjanji akan menyampaikannya kepada pimpinan komisi.
Gelombang Aksi Nasional
Tidak hanya di Samarinda, aksi solidaritas juga berlangsung di Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Isu yang diangkat meliputi penolakan outsourcing, desakan pembentukan Satgas PHK, percepatan RUU Perampasan Aset, hingga kritik keras terhadap aparat kepolisian.
Di Bandung, massa berunjuk rasa di Gedung DPRD Jawa Barat dengan membawa tajuk “Aksi Rakyat Ingin Revolusi”. Titik kumpul berada di Monumen Perjuangan, dilanjutkan orasi di kawasan ITB. Mereka menekankan solidaritas terhadap Affan. “Bandung sekali lagi tidak boleh diam. Saatnya bersolidaritas, menggugat, bergerak,” tulis seruan aksi tersebut di akun Instagram @bandungbergerak.id.
Di Surabaya, aksi berpusat di Gedung Negara Grahadi dengan tajuk “Aksi Solidaritas Melebur Bersama Masyarakat”. Titik kumpul dimulai dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Seruan di akun @suara.trunojoyo menyebut: “Indonesia darurat represifitas Polri! Mari bersatu dan mengawal.”
Sementara di Jakarta, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menggelar aksi besar di Mabes Polri, kemudian dilanjutkan ke Polda daerah.
“Hari ini kita turun bukan hanya menolak kebijakan yang merugikan rakyat, tapi juga wajah anarkis aparat yang seharusnya mengayomi, bukan menindas,” tegas BEM SI dalam keterangannya.Polisi Diperiksa, Publik Marah
Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim, membenarkan tujuh anggota Brimob Polda Metro Jaya telah diamankan untuk diperiksa. Mereka berinisial Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka D.
“Pelaku sudah diamankan, dilakukan pemeriksaan gabungan Propam Mabes dan Brimob di Kwitang,” kata Abdul Karim dalam konferensi pers di RSCM, Jumat, 29 Agustus 2025.Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyampaikan permintaan maaf dan berjanji melakukan investigasi transparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan hal serupa, namun publik menilai langkah itu belum cukup.
Analisis Pengamat
Pengamat politik Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah alias Castro, menilai tragedi ini mencerminkan watak koersif negara.
“Ini bukan hanya soal pelaku di lapangan, tapi juga tanggung jawab otoritas di atasnya. Kapolri mestinya mundur, Presiden harus bersikap tegas,” ujarnya kepada Kaltim Post.Menurutnya, tragedi Affan adalah persoalan kolektif, bukan hanya masalah warga Jakarta.
“Masalah di Jakarta itu masalah kita semua. Karena itu, teman-teman di daerah mesti menunjukkan empati kolektif dan menjadikannya pemantik perlawanan bersama,” ujarnya.Castro mengingatkan bahwa demokrasi hanya akan sehat bila rakyat bersatu melawan ketidakadilan.
“Solidaritas bukan pilihan, tapi keharusan. Negara sudah kehilangan kendali ketika nyawa rakyat melayang akibat aparatnya sendiri. Itu sinyal kita sedang berada dalam bahaya,” tutupnya.Sumber: Kaltimpost
