REALITANYANEWS, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan resmi meluncurkan sistem identitas transaksi digital bernama Payment ID pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Payment ID akan menjadi identitas tunggal untuk seluruh transaksi keuangan digital masyarakat, yang terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menjelaskan bahwa Payment ID akan berfungsi sebagai penanda identitas dalam setiap transaksi individu. Melalui sistem ini, BI dapat melacak data pendapatan, pengeluaran, riwayat pinjaman, investasi, hingga aktivitas yang berisiko seperti judi online dan pinjaman ilegal.
“Payment ID akan menjadi sistem yang bisa memantau pergerakan uang secara utuh dan real-time,” ujar Dudi, Jumat (2/8).Payment ID dirancang dalam bentuk kombinasi 9 karakter huruf dan angka yang berbasis NIK. Sistem ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, yang menargetkan sistem pembayaran digital nasional yang inklusif, efisien, dan aman.
Meski begitu, peluncuran Payment ID memicu kekhawatiran terkait privasi dan sentralisasi data transaksi masyarakat. Untuk menjawab isu ini, BI menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bersifat agregat dan sistemik, bukan memantau transaksi per individu secara langsung. Data biometrik dan transaksi digital juga akan dikelola sesuai regulasi perlindungan data pribadi.
Tak hanya Payment ID, BI juga tengah menyiapkan Face ID sebagai sistem otentikasi baru berbasis biometrik yang dapat digunakan lintas platform. Masyarakat cukup sekali melakukan registrasi biometrik, untuk kemudian dapat mengakses layanan keuangan digital di berbagai kanal, baik dari bank maupun fintech.
“Proses otentikasi akan lebih cepat, efisien, dan risiko fraud bisa ditekan,” jelas Dudi.Dalam dokumen BSPI 2030, implementasi penuh Payment ID dijadwalkan rampung pada 2029, dengan target utama optimalisasi pemanfaatan data granular untuk mendukung kebijakan moneter, fiskal, hingga pengawasan sektor keuangan.
Namun, di balik ambisi digitalisasi ini, kesiapan infrastruktur dinilai masih menjadi tantangan utama. Pakar teknologi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya (FEB UNESA), Hujjatullah Fazlurrahman, menilai tidak semua masyarakat memiliki perangkat yang kompatibel, mengingat hingga kini penggunaan QRIS di kalangan UMKM pun belum maksimal.
“Tujuan sistem ini sangat baik, tapi implementasinya harus hati-hati. Regulasi, pengujian teknologi informasi, serta pengamanan biometrik harus benar-benar disiapkan,” katanya.Hujjatullah juga menekankan pentingnya edukasi masif kepada masyarakat agar transformasi ini menjadi pelengkap sistem yang ada, bukan justru menimbulkan gap digital baru.
“Kita punya pengalaman dari e-money yang sampai sekarang belum sepenuhnya optimal meskipun sudah berjalan bertahun-tahun. Payment ID tidak boleh mengulangi kesalahan itu,” tegasnya.Peluncuran Payment ID dan Face ID menjadi langkah besar menuju integrasi sistem keuangan digital nasional. Namun, kesuksesannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, penguatan regulasi perlindungan data pribadi, dan peningkatan literasi digital masyarakat.
Sumber: suaramerdeka
